Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Tingkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Bangka Selatan – Dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin transparan, akuntabel, dan profesional, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengikuti kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI melalui platform Learning Management System (LMS).

Kegiatan ini diikuti oleh pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai bagian dari penguatan kompetensi aparatur dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi pelatihan meliputi prosedur layanan informasi publik, pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi, hingga penanganan keberatan dan sengketa informasi publik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga dalam membangun kepercayaan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas SDM, diharapkan seluruh pengelola informasi mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah diakses, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Pelayanan informasi publik yang berkualitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM menjadi langkah strategis agar setiap layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai regulasi," ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, sekaligus mengoptimalkan peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh jajaran, sehingga pelayanan informasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.