Penguatan Literasi Demokrasi, Bawaslu Bangka Selatan Terjun ke Komunitas Lokal

Toboali,Bangka Selatan — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan terus memperkuat peran edukasi demokrasi di masa non tahapan Pemilu 2025. Menyadari bahwa kualitas demokrasi tidak hanya dibangun saat kampanye dan pemungutan suara, Bawaslu aktif turun ke lapangan untuk membangun partisipasi warga sejak dini.

Pada Jum'at (25/04/2025), petugas Bawaslu mendatangi lingkungan pasar desa untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Interaksi dilakukan secara dialogis, di mana petugas membahas pentingnya menjaga integritas pemilu dengan cara sederhana: berani menolak politik uang, memahami hak serta kewajiban sebagai pemilih, dan mengawasi jalannya proses demokrasi di lingkungannya sendiri.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bangka Selatan,Sabihis, menuturkan, masyarakat diharapkan menjadi aktor pengawasan partisipatif. “Antusiasme warga untuk terlibat langsung dalam pengawasan menjadi modal penting bagi terwujudnya pemilu berintegritas. Kami tidak ingin pengawasan pemilu hanya menjadi tugas formal institusi, tetapi harus juga menjadi gerakan kolektif di tengah masyarakat,” jelasnya.​

Warga, termasuk pelaku usaha mikro dan ibu rumah tangga, diberikan penjelasan mengenai ciri-ciri pelanggaran kepemiluan dan cara melaporkan indikasi pelanggaran ke Bawaslu. Tak sedikit masukan dari warga yang mengungkap masalah klasik, seperti kekhawatiran politik uang, minimnya pemahaman teknis pelaporan, serta harapan agar Bawaslu lebih sering hadir mendampingi mereka.

Mengutip data partisipasi pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Bangka Selatan ingin capaian tersebut terus mengalami peningkatan, khususnya pada masyarakat desa yang memiliki akses informasi terbatas. Upaya ini sejalan dengan program nasional Bawaslu untuk membangun demokrasi berkarakter dan berdaya tahan terhadap potensi pelanggaran yang sering terjadi di masa transisi antar tahapan pemilu.​

Edukasi di tengah pasar juga menggarisbawahi inklusivitas Bawaslu. Semua kalangan dilibatkan, mulai dari anak muda, tokoh agama, hingga komunitas perempuan. Petugas tidak sekadar menyampaikan materi, namun memberikan ruang tanya jawab agar warga benar-benar memahami prosedur, hak, serta mekanisme pelaporan terkait pelanggaran.