Opini: Pendidikan Pengawas Partisipatif, Mengapa Penting?

Toboali, Bangka Selatan – Dalam sistem demokrasi modern, keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari kualitas pengawasan terhadap jalannya proses Pemilu. Sebagai bagian dari demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, dan bermartabat.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini merupakan pengembangan dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang sebelumnya menyasar kalangan pemuda dan mahasiswa. Kini, P2P diperluas agar menjangkau lebih banyak elemen masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan memandang P2P sebagai bentuk kolaborasi nyata antara negara dan rakyat dalam menciptakan Pemilu yang bersih. Program ini tidak hanya memberi bekal teori, tetapi juga praktik langsung, seperti simulasi pengawasan, penyusunan laporan dugaan pelanggaran, hingga diskusi kasus nyata di lapangan.

Mengapa Penting?

Ada setidaknya empat alasan mendasar mengapa P2P sangat penting:

1. Meningkatkan literasi politik dan kepemiluan. Peserta P2P dibekali pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu, jenis pelanggaran, serta mekanisme pelaporan. Ini menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sejak akar rumput.
2. Memperluas jangkauan pengawasan. Dengan jumlah pengawas resmi yang terbatas, keterlibatan masyarakat menjadi “mata dan telinga” Bawaslu di lapangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
3. Menanamkan budaya demokrasi sejak dini. Melalui keterlibatan generasi muda, nilai kejujuran, integritas, dan keberanian bersuara dapat ditanamkan sejak awal untuk memperkuat fondasi demokrasi jangka panjang.
4. Meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat ikut serta mengawasi, kepercayaan terhadap proses demokrasi tumbuh, sekaligus mengurangi apatisme dan skeptisisme terhadap hasil Pemilu.

Tantangan dan Harapan di Bangka Selatan

Bawaslu Bangka Selatan menyadari bahwa tantangan masih ada, mulai dari keterbatasan anggaran, sumber daya fasilitator, hingga pemerataan pelaksanaan program di daerah. Namun, semangat generasi muda dan antusiasme masyarakat Bangka Selatan menjadi modal kuat untuk terus mengembangkan pendidikan pengawasan partisipatif.

Kami berharap dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga pendidikan, dapat memperkuat P2P sebagai kesadaran kolektif masyarakat Bangka Selatan.

Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan dengan adil, transparan, dan partisipatif. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah investasi jangka panjang untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan bermartabat.

Jawabannya jelas: Pendidikan Pengawas Partisipatif penting, karena hanya rakyat yang sadar, terdidik, dan berani mengawasi yang mampu menjaga kualitas demokrasi di Bangka Selatan dan Indonesia.