Menanamkan Budaya Awasi Pemilu: Bawaslu Bangka Selatan Aktif Edukasi Warga di Masa Non-Tahapan

Toboali, Bangka Selatan — Masa non-tahapan pemilu, yang kerap dianggap sebagai periode jeda sebelum tahapan resmi dimulai, justru dimanfaatkan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk menguatkan literasi pengawasan di masyarakat. Pada Jum'at (16/05/2025), Derinanto, salah satu petugas Bawaslu, turun langsung ke lapangan membagikan buku saku dan panduan pengawasan kepada masyarakat di Toboali.

Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan respons atas kebutuhan penanaman budaya pengawasan sejak dini. Melalui buku saku yang berisi penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemilih, tata cara pelaporan pelanggaran, hingga contoh nyata pelanggaran, Bawaslu berharap pemahaman masyarakat yang semula minim menjadi lebih luas dan aktif. “Masa non-tahapan adalah waktu emas menanamkan nilai-nilai pengawasan. Buku saku ini kami bagikan agar warga sigap melaporkan jika ada dugaan pelanggaran sejak awal,” ujar Derinanto saat dijumpai di lokasi kegiatan.

Bawaslu Bangka Selatan mengedepankan pendekatan dialog dua arah, berinteraksi erat dengan pemilih muda, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan. Keterlibatan warga dalam pengawasan pemilu sangat diperlukan guna mencegah praktik politik uang maupun pelanggaran lain yang sering terjadi menjelang tahapan krusial. Edukasi melalui buku saku dinilai efektif, karena mudah dipahami dan langsung menyasar kebutuhan warga Bangka Selatan.

Warga antusias menyambut buku saku yang dibagikan. Sebagian peserta mengaku kini memahami mekanisme pelaporan pelanggaran, bahkan menjadi lebih tertarik berpartisipasi aktif dalam mendorong pemilu yang jujur dan adil. “Kami lebih percaya diri setelah tahu caranya, semoga semua warga bisa ikut menjaga pemilu,” ujar salah satu penerima buku saku di Toboali.

Bawaslu menargetkan gerakan edukasi ini makin masif hingga ke tingkat kecamatan dan desa, memastikan masyarakat memiliki fondasi pengawasan sebelum tahapan pemilu dimulai. Upaya Derinanto dan tim hari ini menunjukkan bahwa peran pengawas tidak hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung, tetapi juga penting di masa-masa transisi, untuk kualitas demokrasi yang lebih baik.