Bawaslu Basel Awasi Coklit Khusus: Temukan Pemilih Berusia Lebih dari 100 Tahun, Validasi Hak Pilih hingga Generasi Tertua

Toboali, Bangka Selatan  — Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Selatan. Salah satu hasil penting kegiatan ini adalah temuan pemilih berusia lebih dari 100 tahun dalam Daftar Pemilih Potensial Pemilu (PDPB), membuka wacana besar soal akurasi dan perlindungan hak pilih lintas generasi [humas].​

Pengawasan langsung dilakukan Bawaslu Bangka Selatan pada coklit terbatas yang digelar KPU Bangka Selatan, Rabu (25/09/2025). Fokus pengecekan difokuskan pada validasi data pemilih lansia ekstrem, dengan pencocokan tanggal lahir dan integrasi data dari BPS serta BPJS tahun 2025. Hal ini demi memastikan data pemilih tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga faktual di lapangan .​

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bangka Selatan, Sabihis, menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen menjaga kualitas basis data pemilih. “Bawaslu hadir untuk memastikan coklit terbatas berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data pemilih akurat—khususnya bagi yang berusia di atas 100 tahun. Hak pilih mereka harus dijamin dan didokumentasikan dengan benar demi kedewasaan demokrasi,” tegas Sabihis.​

Tak hanya soal validitas, pengawasan dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemutakhiran data. Proses pengumpulan data pelengkap, seperti status meninggal dunia dan perpindahan alamat, turut diawasi secara ketat, agar tidak ada pemilih fiktif maupun pemilih ganda yang lolos dalam daftar.​

Bawaslu Bangka Selatan juga aktif menerima aspirasi dari masyarakat melalui kanal pelaporan terbuka serta edukasi digital. Dengan hadirnya pengawas hingga titik terjauh, masyarakat diharapkan percaya bahwa proses, hasil, dan daftar pemilih dapat dipertanggungjawabkan serta bersih dari kecurangan administratif.​