Bawaslu Bangka Selatan Sisir Coktas di Pulau Lepar: Teguhkan Pengawasan hingga Pelosok, Mitigasi Potensi Hak Pilih Terlewatkan

Pulau Lepar, Bangka Selatan — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmen pengawasan menyeluruh dalam tahapan pemilu dengan melaksanakan kegiatan Coktas (pencocokan dan konsolidasi data pemilih) di Pulau Lepar, Kamis (28/08/2025). Wilayah pulau yang terpencil ini menjadi fokus upaya Bawaslu untuk memastikan validitas data pemilih dan mencegah potensi pelanggaran hak pilih.

Sejak pagi, rombongan pengawas pemilu yang terdiri dari jajaran Bawaslu dan perwakilan panwas kecamatan hadir di salah satu rumah warga Pulau Lepar. Mereka berdialog intensif dengan masyarakat untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) berjalan akurat dan memenuhi asas partisipasi aktif warga. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Azhari, mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat agar tidak ada hak suara yang terlewat, terutama di daerah terpencil.​

Pada agenda tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Amri R, menekankan bahwa pengawasan tidak boleh bias wilayah. “Kami mengutamakan keadilan dan kesetaraan kesempatan memilih. Di Pulau Lepar, seluruh proses pencocokan data kami lakukan secara langsung. Pengawasan ini bukan sekadar administrasi, tapi upaya nyata agar warga pulau tidak kehilangan hak suara akibat kelalaian pencatatan atau hambatan teknis,” ujar Amri R dalam sesi diskusi bersama warga.​

Bawaslu juga mendirikan posko “Kawal Hak Pilih” di delapan kecamatan, termasuk Pulau Lepar. Posko ini bertujuan menerima laporan warga yang belum terdaftar, termasuk mereka yang baru berusia 17 tahun pada saat pemilihan atau pensiunan TNI/Polri yang kerap luput dari pendataan. Warga diimbau melakukan pengecekan melalui laman resmi KPU serta aktif melapor ke petugas jika hak pilihnya berpotensi terlewat.​

Kegiatan Coktas di wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena situasi geografis dan kendala transportasi. Namun, Bawaslu Bangka Selatan menggandeng aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, agar edukasi dan pengawasan tetap optimal. “Kami ingin suara masyarakat dari Pulau Lepar tetap didengar dan memiliki hak yang sama dengan warga di pusat kota. Ini adalah bentuk nyata komitmen demokrasi sampai ke pelosok,” tambah Amri R.​