Bawaslu Matangkan Desain Kelembagaan, Perkuat Arah Pengawasan Pemilu dalam RUU Pemilu

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mematangkan desain kelembagaan pengawasan pemilu sebagai pijakan untuk memperkuat fungsi dan kewenangan pengawas pemilu ke depan. Langkah ini dilakukan seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang akan menentukan arah sistem pengawasan pemilu di masa mendatang.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, kejelasan desain pengawasan menjadi faktor krusial agar pengawasan pemilu berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Menurutnya, pembahasan RUU Pemilu saat ini diwarnai berbagai dinamika, termasuk munculnya wacana pengurangan peran Bawaslu hingga gagasan menyerahkan fungsi pengawasan sepenuhnya kepada masyarakat.

“Secara historis dan kontekstual, keberadaan Bawaslu masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas demokrasi. Bawaslu diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan berintegritas dan bermartabat,” ujar Herwyn dalam Rapat Pembahasan Desain Kelembagaan Bawaslu sebagai Masukan RUU Pemilu di Ruang Rapat Bawaslu Lantai 5, Rabu (4/2/2026).

Dalam forum tersebut, Herwyn juga menyoroti tantangan pengawasan pemilu, khususnya dalam penanganan praktik politik uang. Ia menilai keterbatasan kewenangan yang diatur dalam undang-undang kerap menjadi hambatan dalam memenuhi ekspektasi publik terhadap penegakan hukum pemilu.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal, berpandangan penguatan Bawaslu perlu diarahkan pada model pengawasan yang lebih kolaboratif dan dekat dengan kondisi lapangan. Ia menilai keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, serta beban kerja yang tidak seimbang membuat pengawasan sulit optimal jika hanya mengandalkan struktur formal.

“Bawaslu perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan dan berperan sebagai penggerak pengawasan partisipatif, dengan melibatkan jejaring masyarakat serta memanfaatkan teknologi digital,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia, Jefri Adriansyah, mengusulkan penguatan mandat pengawasan berbasis digital, termasuk pengembangan kerja intelijen pemilu dan siber. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan unit permanen di Bawaslu yang memiliki mandat hukum untuk melakukan penurunan (take down) konten hoaks serta pelacakan praktik politik uang melalui dompet digital.

“Unit ini dapat bekerja sama secara langsung dengan penyedia platform komunikasi dan perbankan,” ujarnya