Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/kota Se-Bangka Belitung Menghadiri Persidangan Mahkamah Kostitusi
|
Toboali -Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se – Bangka Belitung khususnya Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesain Sengketa, menghadiri Persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi jakarta pada kamis (18/7).
Adapun agenda PHPU tersebut dalam rangka memberikan keterangan secara lisan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Pemilu Tahun 2019.
Adapun gugatan yang masuk dan diregister di Mahkamah Konstitusi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut, Gerindra, PBB, dan Demokrat.
Terkait 3(tiga) gugatan tersebut akan dibacakan putusan sela/dismisal pada hari senin tanggal 22 juli tahun 2019 yang mana didalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara gugatan partai Demokrat dengan Nomor Register 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk tingkat DPR-RI Dapil Bangka Belitung dan Bangka Selatan IV DPRD Kabupaten/Kota diputuskan untuk dilakukan sidang pemeriksaan lanjut yang diagendakan pada hari selasa 30 juli 2019 pukul 08.00 Wib ruang Panel I Mahkamah Konstitusi.
Erik, Kordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa “Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah menyampaikan keterangan tertulis pada Persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi pada hari kamis (18/7) yang mana disampaikan oleh Ibu Dewi Rusmala selaku Kordiv Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bangka Belitung terkait gugatan Partai Demokrat pada TPS 02 Desa Rajik, TPS 06 dan TPS 09 Desa Sebagin Dapil 4(empat) Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan”.
Adapun terkait sidang pemeriksaan lanjutan Kordinator divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Bangka Selatan menunggu informasi dan instruksi Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Bangka Belitung apakah turut serta dihadirkan dalam agenda persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Lanjut Erik
