Bawaslu Perkuat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Rahmat Bagja Tekankan Peran Inspektorat Sejak Perencanaan

Jakarta, Bawaslu RI memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah menciptakan lembaga yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya peran Inspektorat Utama dalam mengawasi sejak tahap perencanaan, bukan hanya di akhir proses.

“Kami berharap pembangunan Zona Integritas ini dapat menjadikan Inspektorat semakin baik dalam pemeriksaan. Tidak hanya di hilir, tapi sejak tahap perencanaan Inspektorat harus dilibatkan agar seluruh proses bisa terawasi dengan baik dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan,” ujar Bagja dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama menuju WBK/WBBM, di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Bagja menambahkan, keberhasilan pembangunan ZI dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pengawasan. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas dan integritas seluruh jajaran Bawaslu, baik pimpinan maupun aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK.

“Dengan ZI dan WBK, kita harapkan ada perbaikan struktur, infrastruktur, dan regulasi yang lebih mendukung sehingga kinerja pengawasan dan audit di Bawaslu semakin optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Utama Bawaslu Rini Wartini menegaskan bahwa pembangunan ZI merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

“Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenpan RB telah menetapkan regulasi khusus tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Regulasi ini diperkuat dengan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Permenpan Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini menjadi landasan kuat bagi instansi pemerintah, termasuk Bawaslu, untuk membangun unit kerja percontohan reformasi birokrasi,” jelas Rini.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady yang ikut menyaksikan penandatanganan dan pengambilan komitmen pembangunan ZI.