Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Dukung Penyusunan DIM Perbawaslu Terkait SDM dan Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan dukungannya terhadap agenda strategis yang dibahas dalam rapat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu, yang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jakarta pada Rabu (2/7).

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya memanfaatkan masa non-tahapan pemilu untuk melakukan berbagai langkah strategis penguatan kelembagaan pengawasan, termasuk pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU, serta penguatan fasilitasi pendidikan pengawasan partisipatif yang saat ini tengah dirancang untuk diselenggarakan di 13 provinsi.

Herwyn juga menyoroti urgensi penataan ulang terhadap regulasi terkait mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota Bawaslu Daerah. Menurutnya, masih terdapat kekosongan hukum yang perlu segera diisi dengan aturan yang tegas dan sistematis melalui Perbawaslu baru.
“Harapan saya, ikhtiar kita di masa non-tahapan ini bisa menghasilkan Perbawaslu terkait PAW, dalam upaya mengisi kekosongan anggota Bawaslu Daerah akibat berhenti atau diberhentikan,” tegasnya.

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan di daerah yang juga menghadapi tantangan serupa, baik dari sisi penguatan kapasitas SDM, kebutuhan dukungan anggaran, maupun penyesuaian tata kelola kelembagaan pengawasan. Selain itu, pembahasan DIM Revisi Perbawaslu Pembinaan dan Perbawaslu Rapat Pleno menjadi bagian penting dalam menjawab dinamika pengawasan dan pelanggaran yang terus berkembang.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan ,Amri R, menyambut baik rencana relaksasi anggaran dan strategi peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu.
“Dalam konteks lokal, peningkatan kualitas SDM pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa menjadi krusial, terutama menjelang masa persiapan Pemilu dan Pilkada mendatang,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Herwyn juga mengingatkan agar jajaran Bawaslu di seluruh daerah lebih responsif terhadap laporan yang masuk dan segera menyusun rincian kebutuhan anggaran untuk mendukung realisasi program di masa non-tahapan ini.

Dengan adanya dukungan regulasi dan penguatan SDM dari pusat, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berharap dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang profesional, partisipatif, dan berintegritas.