Bawaslu Bangka Selatan ‘Turun ke Warung’: Awasi Demokrasi dari Obrolan Sehari-hari di Masa Non-Tahapan 2025

TOBOALI, Bangka Selatan — Di tengah masa non-tahapan Pemilu 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan memilih langkah yang berbeda. Alih-alih menunggu hiruk-pikuk masa kampanye, pengawas pemilu ini justru mendatangi warga lewat ruang yang paling akrab di kehidupan sehari-hari warung kopi.

Suasana santai di Warung Simpang 354, Kecamatan Simpang Rimba, Jumat (31/1/2025), mendadak menjadi ruang dialog tentang demokrasi. Di antara gelas kopi dan tawa ringan, pengawas dan warga membicarakan hal-hal serius: pencegahan politik uang dan pentingnya pengawasan partisipatif sejak dini.

Demokrasi Dimulai dari Obrolan Sehari-hari

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bangka Selatan,Sabihis,S.Sos, menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif tidak harus dimulai dari forum resmi. Menurutnya, ruang publik seperti warung adalah tempat efektif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi.

“Kita ingin masyarakat sadar bahwa pengawasan pemilu bukan tugas Bawaslu saja. Semua warga bisa berperan sejak masa non-tahapan dengan mengingatkan sesama agar menolak politik uang dan melaporkan jika melihat indikasi pelanggaran,” ujarnya.

Bawaslu juga menekankan bahwa pencegahan lebih penting daripada penindakan. Dengan mendekati warga secara informal, pesan moral untuk menjaga integritas demokrasi menjadi lebih mudah diterima.

Mencegah Politik Uang Sejak Awal

Isu politik uang masih menjadi tantangan utama dalam setiap pesta demokrasi. Berdasarkan hasil pengawasan di berbagai daerah, praktik politik uang sering kali terjadi bahkan sebelum masa kampanye dimulai.
Melalui kegiatan seperti ini, Bawaslu Bangka Selatan berupaya menutup celah pelanggaran sedini mungkin dengan membangun kesadaran kolektif masyarakat. Edukasi di masa non-tahapan menjadi langkah strategis agar warga paham bahwa setiap bentuk pemberian yang berkaitan dengan pilihan politik adalah pelanggaran serius terhadap asas kejujuran dan keadilan pemilu.

“Politik uang tidak hanya merugikan satu pihak, tapi merusak kualitas demokrasi kita. Karena itu, kami dorong semua warga menjadi bagian dari pengawasan, bukan sekadar penonton,” tambahnya.

Warga Jadi Mitra Pengawas

Dalam dialog itu, Bawaslu membagikan panduan singkat cara melapor pelanggaran melalui kanal resmi seperti laman aduan Bawaslu, nomor hotline, dan media sosial. Warga juga diajak berdiskusi tentang contoh pelanggaran yang kerap terjadi, seperti pemberian barang, janji jabatan, hingga penyebaran berita bohong menjelang pemilihan.
Respon warga di lokasi pun positif. Mereka mengaku pendekatan Bawaslu terasa dekat dan mudah dipahami. “Kalau disampaikan di warung begini, kami lebih ngerti dan tidak merasa digurui,” ujar salah satu warga yang ikut berdialog.

Komitmen dan Konsistensi

Ketua Bawaslu Bangka Selatan, Amri R,S.P, menyatakan kegiatan ini akan menjadi agenda rutin selama masa non-tahapan. Edukasi semacam ini akan diperluas ke titik-titik keramaian lain seperti pasar, pelabuhan, dan terminal.

“Masa non-tahapan bukan berarti Bawaslu diam. Justru di masa inilah kita memperkuat pondasi kesadaran politik warga agar Pemilu 2025 nanti lebih bersih dan berintegritas,” tegasnya.