Bawaslu Bangka Selatan Mantapkan Pengelolaan Dana Hibah: Langkah Transparan Menuju Pemilihan 2024 yang Bersih dan Akuntabel"

Toboali, 15 November 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bangka Selatan menggelar rapat Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024. Rapat yang digelar dengan tema "Penguatan Sistem dan Prosedur Administrasi Dana Hibah untuk Pemilihan yang Transparan dan Akuntabel" ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengelolaan dana hibah Pemilu yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, anggota POKJA dan perwakilan Bawaslu Bangka Selatan membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana hibah Pemilihan 2024 dapat berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prosedur administrasi yang jelas dan sistematis menjadi fokus utama, agar tidak ada ruang untuk penyalahgunaan dana yang dapat merugikan integritas pemilihan.

Anggota Bawaslu Bangka Selatan, Azhari, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, agar proses Pemilihan 2024 dapat terlaksana dengan lancar dan menghasilkan pemilihan yang bersih serta adil. "Kami ingin memastikan bahwa dana yang digunakan untuk mendukung proses pemilihan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan prinsip transparansi yang tinggi," ujar Azhari.

Selain itu, peserta rapat juga membahas pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, agar setiap anggota tim pengelola dana hibah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. "Melalui penguatan sistem administrasi yang baik, kita dapat meminimalisir potensi kesalahan dan memberikan jaminan bahwa pemilihan 2024 akan berjalan dengan integritas yang tinggi," tambahnya.

Bawaslu Bangka Selatan berharap, dengan adanya rapat ini, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah dapat bekerja dengan profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Pemilihan 2024 di Bangka Selatan dapat menjadi contoh penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.