Bawaslu Bangka Selatan Komitmen Benahi JDIH

Refresh dan Updating JDIH
Toboali – Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan publik melalui rapat pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Basel pada Senin (30/06) membahas sejumlah langkah teknis dalam peningkatan pengelolaan JDIH.

Hadir dalam rapat yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan bersama seluruh staf sekretariat. Agenda rapat berupa refresh dan updating JDIH dipandu langsung oleh Ketua Bawaslu Basel, Amri R. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya keberadaan organisasi JDIH di setiap lembaga pemerintahan.

“Sesuai amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, setiap organisasi atau lembaga diwajibkan untuk membentuk JDIH di lingkup kerjanya masing-masing. Hal ini sebagai wujud pelayanan publik untuk menghadirkan informasi hukum yang akurat, lengkap, dan faktual,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Hukum, Sabihis, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun timeline pembenahan JDIH Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Ia menegaskan, JDIH berfungsi sebagai media publikasi produk hukum dan informasi kelembagaan yang harus dapat diakses masyarakat dengan mudah.

“Kami berkomitmen untuk terus mengupdate informasi berupa produk hukum Bawaslu Bangka Selatan agar dapat diakses publik. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas lembaga dapat terus terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi P3S, Azhari, meminta agar operator JDIH menyampaikan kendala dalam pengelolaan sejauh ini sekaligus menunjukkan perkembangan fitur-fitur aplikasi JDIH Bawaslu Basel. “Harapan saya operator dapat menyampaikan hambatan yang ada, sekaligus membuka aplikasi JDIH agar semua pihak mengetahui progres pengelolaannya,” pintanya.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi bersama yang menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut (RTL), di antaranya pembenahan struktur JDIH, penyusunan timeline pembenahan dokumen produk hukum, serta inventarisasi seluruh produk hukum Bawaslu Bangka Selatan untuk kemudian diinput dan dipublikasikan melalui aplikasi JDIH.