Bawaslu Bangka Selatan Fokuskan Pengawasan Pleno Pilkada di Kecamatan Pulau Pongok dan Lepar

Toboali, 28 November 2024 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan meningkatkan pengawasan pada proses pleno tingkat kecamatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kali ini, Bawaslu fokus mengawasi pleno yang berlangsung di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Pongok dan Kecamatan Lepar, yang merupakan wilayah dengan tantangan logistik dan geografis.

Ketua Bawaslu Bangka Selatan, Amri R, mengatakan bahwa pengawasan di wilayah tersebut sangat penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami ingin memastikan bahwa setiap suara yang dihitung adalah sah, dan tidak ada kecurangan yang terjadi. Mengingat jarak dan akses yang lebih sulit di kedua pulau ini, kami menempatkan pengawas di lokasi-lokasi strategis untuk memantau jalannya pleno," ujarnya.

Proses pleno di tingkat kecamatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada, di mana hasil penghitungan suara di tingkat TPS akan dirangkum dan diumumkan. Bawaslu berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi ini, serta memberikan perlindungan terhadap hak suara masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Pulau Pongok dan Lepar menjadi tantangan tersendiri, mengingat keduanya merupakan wilayah dengan distribusi pemilih yang lebih tersebar dan akses yang terbatas. Untuk itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan pleno berjalan lancar dan aman.

"Pengawasan kami tidak hanya berfokus pada proses perhitungan suara, tetapi juga pada keseluruhan tahapan, termasuk potensi pelanggaran kampanye dan politik uang. Kami ingin masyarakat merasa yakin bahwa Pilkada ini berlangsung adil dan tanpa ada intimidasi," tambah Amri R.

Bawaslu Bangka Selatan berharap agar seluruh elemen masyarakat, terutama di Pulau Pongok dan Lepar, dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelancaran Pilkada. Pengawasan ini juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada publik bahwa suara mereka dihargai dan diakui dalam proses demokrasi.